Wajib Simpan Rekaman

SELURUH lembaga penyiaran di Kalimantan Barat wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, video, foto dan dokumen sebagai arsip. “Tidak menutup kemungkinan rekaman itu menjadi alat bukti apabila ada tuntutan hukum,” ujar Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalbar, Syarif Muhammad Herry di Pontianak kemarin.

Menurut Herry, rekaman ini menjadi bukti ketika terjadi pelanggaran yang prosesnya terus dilanjutkan hingga ke meja hijau. Misalnya rekaman siaran kampanye pemilihan presiden di televisi maupun radio yang dimulai 2 Juni lalu. aat kampanye presiden, dibentuk Tim Pemantau KPID yang akan mengawasi dan menilai seluruh siaran terkait pelaksanaan kampanye tersebut. Peraturan yang digunakan dalam memantau siaran Pilpres mengacu pada UU No.32 tentang Penyiaran, UU 42/2008 tentang Pilpres, Pedoman perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Hasil pemantauan akan dianalisis dengan melibatkan pengamat dan akademisi. Sebagai lembaga independen, KPI mengawasi pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan lembaga penyiaran. ”Jika terjadi pelanggaran, bisa diambil tindakan. Buktinya ya melalui rekaman dari lembaga penyiaran,” ungkap Herry.oordinator Pokja Pemilu KPID Kalbar Sumarsono memprediksi frekuensi kampanye di televisi dan radio sangat banyak. Terbukti dengan efektifnya iklan partai dalam pemilu legislatif kemarin. Bentuk pengaturan kampanye di lembaga penyiaran meliputi pemberitaan, siaran langsung atau siaran tunda, siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat,” jelas Sumarsono.


Sumber Pontianak Post